JendelaPublic.com – Pergelaran Hari Internasional Masyarakat Adat Nusantara yang jatuh pada 9 Agustus 2023 di Ke’Te Kesu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan berlangsung meriah
Disisi kemeriahan acara peringatan hari masyarakat adat sedunia itu juga terdapat beberapa rangkaian kegiatan salah satunya berupa Klinik atau Pos bantuan hukum yang digelar oleh Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN).
Ketua PPMAN Syamsul Alam Agus mengatakan, tujuan Klinik Hukum yang dibuka oleh PPMAN memiliki maksud untuk mendekatkan akses bantuan hukum kepada Masyarakat Adat yang selama ini sangat jauh dan sulit untuk mengakses keadilan.
Terdapat beberapa kendala Masyarakat Adat tidak bisa mengakses keadilan kata Syamsul, diantaranya lokasi atau tempat tinggal mereka jauh dari kota sehingga menyebabkan mereka pun terputus akses informasi serta ilmu pengetahuan terkait hukum yang berlaku di Indonesia.
Akibatnya kata dia, Masyarakat Adat acap kali mendapatkan ancaman, kriminalisasi, bahkan diintimidasi karena upaya mereka dalam mempertahankan wilayah adatnya.
Jauh sebelumnya ,jika merujuk pada Catatan Tahun 2022 yang dipublikasikan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) telah menyatakan sejak AMAN berdiri hingga 2022 dengan jumlah anggota sebanyak 2.449 komunitas adat.
Saat ini juga lanjutnya, masih terdapat 161 produk hukum daerah, penetapan hutan adat oleh pemerintah sejumlah 105 dengan total luasan 148.488 hektar paska putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Namun sampai saat ini masih terdapat komunitas adat anggota AMAN, mengalami perampasan wilayah adat.
Sejauh ini AMAN kata dia, terus melaksanakan program pertanahan nasional dengan dengan skema perhutanan sosial (HKM, Hutan Desa, HTR, Kemitraan), yang berjumlah 2.400 hektar.
Jika dipetakan masih terdapat 2,71 Juta hektar wilayah adat yang saat ini masih belum memiliki produk hukum di daerah dan penetapan hutan adat oleh pemerintah.
